Senin, 16 Juli 2012

analisis papua merdeka


ANALISIS KRITIS TERHADAP
PENERAPAN OTONOMI KHUSUS DI PAPUA

LATAR BELAKANG
            Otonomi Phusus (Otsus) Provinsi Papua dan provinsi-provinsi hasil pemekarannya ternyata sampai dengan satu dasawarsa ini masih meninggalkan banyak masalah. Pemberian Otsus kepada Papua ini, berdasarkan UU Nomor Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sementara UU lainnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paiai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
            Dalam rangka otsus tadi, Papua dan provinsi-provinsi pemekarannya memperoleh porsi lebih besar dalam bagi hasil pajak dan sumberdaya alam. Di antaranya:
  1. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 persen.
  2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80 persen
  3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20 persen.
  4. Kehutanan sebesar 80 persen.
  5. Perikanan sebesar 80 persen.
  6. Pertambangan umum sebesar 80 persen.
  7. Pertambangan minyak bumi 70 persenselama 25 tahun terhitung dari 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50 persen.
  8. Pertambangan gas alam 70 persenselama 25 tahun terhitung dari 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50 persen.
Dari dana hasil pertambangan, minyak bumi dan gas alam, 30 persen diperuntukkan membiayai pendidikan dan 15 persen untuk kesehatan dan peningkatan gizi.
            Berdasarkan rancangan Tim Provinsi Papua, maka per tahun APBD Provinsi tersebut per tahun mencapai Rp25 triliun dan dalam jangka 25 tahun sebesar Rp178 triliun lebih. Rancangan ini diarahkan untuk semua program pembangunan di Papua.
TEORI PENDUKUNG
            Otonomi khusus adalah: “hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah otonomi yang secara khusus berbeda dengan daerah otonom lain, besar dan luasnya urusan, perimbangan keuangan lebih besar, sistem dan mekanisme penyelenggaraan otonominya berbeda.”
            Terdapat dua macam daerah otonom. Yakni, bersifat buatan dan bersifat otonomi asli. Yang bersifat buatan dibuat oleh UU sedangkan otonomi asli tumbuh sendiri sebagai kesatuan masyarakat dalam hukum adat. Otonom yang bersifat buatan kewenangannya diberikan (taekennen), sedangkan otonom bersifat asli keberadaan dan kewenangannya diakui (erkennen).
            Otonom buatan merupakan sub sistem dari NKRI, sedangkan otonom asli tidak merupakan sub sistem dari NKRI. Daerah otonom buatan dependent dan sub ordinat dari NKRI, sementara yang otonom asli independent dan tidak merupakan sub ordinat NKRI.
            Daerah otonom buatan landasan hukumnya pasal 18 ayat (1) UUD 1945: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur oleh Undang-Undang.” Kemudian pasal 4 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda: “Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Undang-Undang.”
            Untuk daerah otonom asli landasan yuridisnya, pasal 18 B UUD 1945: “(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh Undang-Undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam Undang-Undang.”
            Kemudian pasal 2 ayat (8) dan (9) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda: “(8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh Undang-Undang. (9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

ANALISIS KRITIS
Di dalam otsus Papua, mengandung nilai untuk menghargai hak adat masyarakat Papua. Adat sendiri adalah “kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.” Pemerintah Provinsi Papua dalam konteks ini wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
Hak-hak masyarakat adat itu meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain hukum adat, otsus di Papua juga mengatur hak asasi dan rekonsiliasi. Pemerintah, pemerintah provinsi dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati HAM di Papua. Untuk hal itu pemerintah membentuk perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 
Demikian halnya dengan Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Penduduk Papua diberikan kebebasan, membina kerukunan dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama, mengakui otonomi lembaga keagamaan; dan memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.
Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua. Pemerintah Provinsi berkewajiban pula membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua.
Mengenai lingkungan hidup, otsus Papua juga memberikan seluas-luasnya melakukan pengelolaan lingkungan hidup, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati, dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk Papua.
Namun kenyataannya pelaksanaan otsus Papua tidak berjalan baik. Bahkan isu Papua Merdeka sampai hari ini masih menjadi tema politik yang berujung pada dilakukannya kampanye-kampanye tentang Papua Merdeka di tingkat internasional. Ada lima isu penting Papua Merdeka.
Antara lain: masalah Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), masalah sosial budaya dan hak ulayat, isu tentang Otsus itu sendiri dan isu tentang Referendum dan Pilkada, isu kasus-kasus HAM dan Keamanan di Papua. Kenyataannya, UP4B sempat ditolak oleh masyarakat Papua. Karena lembaga bentukan Pemerintah itu belum bekerja. Lembaga ini, diharapkan mampu memerankan fungsinya dalah hal mengawal otsus.
Kasus-kasus yang terjadi di Papua, seperti kekerasan, polemik Freeport, sampai dengan mandulnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) justru tidak mencerminkan tujuan otsus Papua. Dana otsus Papua yang demikian besar dibancak oleh para politisi dan birokrasi di daerah. Tragisnya lagi ternyata terjadi ambivalensi dari UU yang mendukung otsus Papua.

REKOMENDASI
  1. Meningkatkan kembali supervisi, pengendalian dan evaluasi. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang mengkangkangi pelaksanaan otsus di Papua. Perlu ada evaluasi khusus tentang infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
  2. Menguatkan kembali pengawasan DPRT.
  3. Menjalankan otonomi tunggal yang selama ini belum berjalan. Yang terjadi justru menggunakan dual otonomi.
  4. Mengintensifkan rekonsiliasi dengan penduduk Papua.
  5. Merevisi seluruh kontrak kerja antara pemerintah, pemda dengan perusahaan asing yang beroperasi di Papua.
  6. Membuat perda-perda lokal yang berbasis kultur budaya penduduk Papua, sehingga diharapkan pemberian peran pengelolaan dan pemanfaatan seluruh sektor kehidupan secara adat (budaya), khususnya penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan tidak menelorkan perda-perda yang bernuansa agama.
(Contoh perda berbasis adat/budaya terdapat di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dimana pemda setempat membuat perda pengelolaan hutan adat bagi masyarakat lokal-suku Dayak Pasir Muluy- yang tinggal di kawasan hutan Gunung Lumut, Muluy-teknisnya diatur di dalam Perbup Pasir). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga kawasan hutan di Kaltim. Di dalam upaya penyelamatan itu juga dikembangkan mikrohidro. Contoh lainnya adalah gagasan DPRD Bulukumba yang menginisiasi perda yang memberikan kebebasan mengelola lingkungan pada Suku Kajang, Bulukumba, Sulsel.
  1. Menjadikan nilai-nilai budaya di Papua sebagai kurikulum pendidikan berbasis lokal di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.
  2. Mengurangi kepentingan asing di tanah Papua.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar